 |
| Ilustrasi BPJS Kesehatan |
Dampak pencabutan status UHC BPJS Kesehatan di Kabupaten Sukabumi diperkirakan akan mempersulit akses layanan kesehatan bagi warga kurang mampu. Kebijakan ini berpotensi meningkatkan kesulitan bagi mereka yang memerlukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis. Selain itu, proses pembuatan Kartu Indonesia Sehat (KIS) menjadi lebih lambat, yang dapat mengakibatkan keterlambatan dalam penanganan medis bagi pasien yang membutuhkan.
Aparat desa di Kabupaten Sukabumi merasa bingung setelah menerima informasi tentang pencabutan UHC Non-Cut Off PBPU/BP BPJS yang akan berlaku mulai 1 November 2024. Kebijakan ini dikhawatirkan akan berdampak besar bagi warga kurang mampu yang membutuhkan akses cepat ke layanan kesehatan. Alan, Aparat Desa Limusnunggal, Kecamatan Bantargadung, menyatakan kekhawatirannya. Ia menjelaskan bahwa warga masih memerlukan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis melalui Kartu Indonesia Sehat (KIS), namun proses ini kini tidak dapat dilakukan dengan segera.
"Kalau sebelumnya proses pengajuan cukup ketat dan melalui proses yang cukup lama , setelah mendapatkan informasi ini, saya terus berpikir bagaimana solusinya. Pasti masyarakat akan kesulitan membuat BPJS kesehatan. Ini akan menjadi masalah," ungkap Alan.
Ia juga mengungkapkan bahwa dia akan menghadapi emosi warga yang ingin mengurus SKTM ketika menjelaskan tentang edaran Cut-Off BPJS. Proses pembuatan KIS baru tidak bisa dilakukan dengan cepat, sehingga pasien harus menunggu beberapa hari.
"Ke depan saya bingung. Ketika ada warga yang sakit, bagaimana dengan mereka yang benar-benar membutuhkan? Biasanya, saya yang turun tangan untuk membantu akomodasi, bahkan sering kali harus meminjam mobil atau menanggung biaya ambulans," jelas Alan.
"Kalau sekarang persoalan jadi dobel, KIS sudah dibuat, ketika sampai di rumah skit tidak bisa langsung mendapatkan layanan," sambungnya bingung.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar